INI ANALISA SAYA DARI SUDUT PANDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN):
1. MASA BAKTI PRESIDEN SBY-BOEDIONO BERAKHIR PADA 20 OKTOBER 2014
2. SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN DARI SBY KE JOKOWI-JK DI BULAN OKTOBER JUGA
3. PENGUMUMAN DAN PELANTIKAN "KABINET KERJA" PADA BULAN NOPEMBER 2014
4. KONSOLIDASI KABINET KERJA JOKOWI-JK BELUM BERJALAN
5. TERJADI DUALISME DITUBUH DPR RI
KAITANNYA DENGAN:
1. TAHUN ANGGARAN BERJALAN 2014 MASIH MERUPAKAN KERJA PERIODE SBY-BOEDIONO DAN DPR RI PERIODE TAHUN 2009 S.D 2014
2. NOMENKLATUR KEMENTERIAN YANG BERUBAH DAN BERPENGARUH PADA SISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN DAN TERLAMBATNYA PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. DUALISME DI DPR RI MENGAKIBATKAN PEMBAHASAN ANGGARAN TAHUN 2015 TIDAK BISA DILAKUKAN
AKIBATNYA???
1. PENCETAKAN KARTU INDONESIA SEHAT, KARTU INDONESIA PINTAR DAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA PERLU DIPERTANYAKAN ANGGARAN DARIMANA??
2. KEBIJAKAN YANG DIPAKSAKAN DAN TANPA PERHITUNGAN
3. MELANGGAR UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
4. MELANGGAR UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN TENTANG TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
5. MELANGGAR UNDANG-UNDANG DASAR 1945
6. MELANGGAR SUMPAH JABATAN
PERTANYAAN BERIKUTNA ADALAH:
1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA, UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA SERTA UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2. PRESIDEN JOKOWI-JK LAYAK DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH DPR RI
3. RAKYAT HARUS MENDAPAT PENJELASAN ASAL MUASAL UANG YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
4. KEJELIAN DAN KEBERANIAN DPR RI ATAS KASUS PENCETAKAN KARTU INDONESIA SEHAT, KARTU INDONESIA PINTAR DAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA UNTUK MENANYAKAN SUMBER PENDANAAN PROGRAM TERSEBUT
5. DANA YANG SANGAT BESAR SENILAI RP.6, 44 TRILYUN BERASAL DARI APBN KAH ATAU DARI PINJAMANKAH ATAU DARI SUMBANGANKAH ATAU DARIMANA?
6. DATA WARGA MISKIN YANG BERHAK MENDAPAT BANTUAN ATAU SANTUNAN DARI PROGRAM TERSEBUT BERASAL DARIMANA DAN BAGAIMANA CARA MENGELOLANYA
7. BERANIKAH DPR RI MENYETOP PROGRAM YANG TERKESAN GANDA DAN DIPAKSAKAN
8. BERANIKAH BPK RI MEMERIKSA PROGAM TERSEBUT YANG TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG TENTANG APBN
0 komentar:
Posting Komentar