Korupsi Dana Pilkada, Anggota Panwas Belitung Timur Ditahan

Jumat, 29 Oktober 2010

Manggar - Penggunaan dana Panwaslukada Beltim tahun 2010 bermasalah. Kejaksaan Negeri Manggar mencium adanya dugaan penyalahgunaan dana keuangan Panwaslukada Beltim. Ketua Panwaslukada Beltim Mahmud beserta anggota Mulya Karyadi, Ferri M, dan Kepala Sekretariat Nur Iriani ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Manggar. Sejak Jumat (28/10) malam, mereka menjadi tahanan kejaksaan dan dititip di LP Cerucuk.

Kejari Manggar Yusuf mengatakan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap ketua, anggota serta Kepala Sekretariat Panwaslukada Beltim ini terkait dugaan penyelewengan dana anggaran Panwaslukada Beltim. “Dana anggaran Panwaslukada Beltim untuk pengawasan Pemilukada Beltim 2010, berasal dari dana hibah Pemkab Beltim sekitar Rp 714 juta. Sampai saat ini penggunaan dana ini belum dipertanggungjawabkan penggunaannya. Celakanya, ini belum dipertanggungjawabkan sudah minta tambah lagi ke pemda sekitar Rp 160, juga sudah disetujui namun belum dicairkan. Dari penggunaan dana hibah ini tidak maksimal, diduga ada penyimpangan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Yusuf ditemui harian ini di ruang kerjanya, kemarin.

Dana keuangan Panwaslukada Beltim tahun anggaran 2010 berasal dari dana hibah Pemkab Beltim sebesar Rp 714.500.000. Dana itu untuk keperluan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemilukada Beltim 2010. Dana tersebut digunakan untuk membeli laptop anggota panwaslukada dan sekretariat dengan harga berkisar Rp 3,8 juta-Rp 4 juta. Begitu dana dicairkan, uang tidak digunakan untuk membeli laptop. Selain itu, penyidik kejaksaan menemukan ada penggunaan dana SPPD fiktif diduga untuk kepentingan pribadi. Pajak dari pengadaan barang dan jasa sekitar Rp 35 juta tidak disetor oleh sekretariat.

Yusuf menjelaskan setiap pembelian barang tidak memiliki dokumen. Penyidik juga akan memeriksa mobilisasi operasional, seperti sewa kendaraan maupun penggunaan BBM. “Diharapkan dalam waktu satu minggu dapat tuntas proses kasus ini, hingga pelimpahan ke pengadilan. Bila ini sudah tuntas, kita akan menyelidiki kasus dugaan korupsi lainnya,” jelasnya.

Kasi Pidsus Herianto mengungkapkan dugaan dana yang diterimatersangka dan tidak sesuai peruntukannya, antara lain Mahmud sekitar Rp 9.800.000 berupa dana laptop dan SPPD, Mulya Karyadi Rp 4.000.000 untuk dana laptop, Ferry Rp 10.450.000 untuk dana laptop dan SPPD, serta Nur Iriani Rp 77.000.000, untuk dana laptop, SPPD dan lainnya.

“Dana ini masih perkiraan, untuk kejelasan secara pasti dari hasil penyidikan nanti. Dari keseluruhan dana hibah Panwaslukada Beltim sebesar Rp 714 juta, sampai saat ini belum ada yang dipertanggungjawabkan penggunaannya,” jelas Herianto. Para tersangka akan dikenakan pasal 3,8,9 UU Nomor 31 Tahun 1994, jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. (posbelitung/rusmiadi)

Sumber Berita: Bangkapos, Jumat, 29 Oktober 2010

Read More

Sidang ke-5 Uji Materi UU Perkawinan : Walubi dan PGI Dukung Perkawinan Beda Agama, MUI dan PBNU Menolak

Jakarta (SI Online) - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sidang kelima ini, pihak terkait yang dihadirkan diantaranya PGI, Walubi, PBNU dan MUI.
Dari empat ormas keagamaan itu, dua ormas yakni PGI dan Walubi menyetujui perkawinan beda agama. Sementara dari Islam, PBNU dan MUI terang-terangan menolak.
Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menyatakan ajaran Budha mengupayakan agar pernikahan diusahakan seiman. Tetapi jika sampai terjadi pernikahan beda agama tetap diupayakan pernikahan tersebut berlangsung.

"Sebenarnya kita usahakan seiman, tetapi jika sampai terjadi ada yang beda ya kita upayakan agar pernikahan itu tetap berlangsung. Karena ini ada jodoh karma yang kuat dan dalam," kata pengurus Walubi, Suhadi Sendjaja, saat memberikan keterangan dalam sidang perkara pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (05/11).

"Jodoh itu sudah ditentukan, tergantung dharma dan karma. Yang nikah kan orangnya, bukan agamanya," kata Suhadi.

Karena itu, menurutnya permohonan peninjauan kembali Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 laik dipertimbangkan. Karena perkawinan bisa terjadi karena ada ikatan jodoh masa lampau yang kuat sehingga saat terjadi perbedaan keimanan, perkawinan tidak harus dihentikan.

Senada dengan Walubi, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga mendukung pengesahan perkawinan meski berbeda keyakinan. Pasal 2 Ayat 1 dinilai mengabaikan realitas warga negara Indonesia yang beraneka ragam latar belakang dan budaya. Serta melanggar hak asasi manusia.

"Karena itu pasal 2 ini telah megabaikan kenyataan mahwa manusia memiliki rasa cinta yang sifat universal tidak mengenal warna kulit, keturunan maupun agama. Meskipun beda agama bukanlah suatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang beda suku ras dan agama bukanlah hal yang mustahil," kata Kuasa Hukum PGI Nikson Lalu.

Pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

MUI meminta pemohon pengujian kembali Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar banyak-banyak membaca literatur tentang sejarah lahirnya aturan tersebut. Gugatan pemohon dinilai diajukan tanpa referensi yang jelas dan terlalu membesar-besarkan persoalan.

"Para pemohon seharusnya banyak-banyak membaca buku literatur tentang sejarah perumusan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1/1974. Pemohon sebagai kaum terpelajar saat mengajukan permohonan, harusnya tahu bahwa seluruh permohonannya sudah pernah dibahas panjang lebar sebelumnya," kata Kuasa Hukum MUI, M Luthfie Hakim, dalam sidang perkara pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (05/11).

Luthfie menjelaskan, UU Perkawinan dirumuskan melalui proses yang panjang selama bertahun-tahun. Pasal 2 Ayat 1 tentang sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama juga disepakati setelah melewati perdebatan yang sangat panjang.

Sementara itu, Pengurus PBNU KH Ahmad Ishomuddin mengatakan, pernikahan tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan manusia. Tetapi juga di depan Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, pernikahan menurutnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Menurut dia, seluruh ulama menyepakati atas keharaman pernikahan antara orang Islam, baik pria maupun wanita, dengan orang-orang musyrik.

"Para ulama sepakat bahwa Muslimah tidak boleh dinikahkan dengan non Muslim baik dia musyrik maupun beragama Yahudi atau Nasrani," kata Ahmad Ishomuddin.

Dia menegaskan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah benar dan tidak perlu diubah lagi karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

red: shodiq ramadhan/dbs

Read More

ANALISA POLITIK DAN KEUANGAN:

BISMILLAHIRROHMANIIROHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKAATUH

BERBICARA MASALAH PENETAPAN MANTAN DIRJEN PAJAK HADI PURNOMO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ADA HAL-HAL YANG MENARIK YANG PERLU IKHWAN DAN AKHWAT KETAHUI SEBAGAI BERIKUT:

1.      KENAPA PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA HADI PURNOMO DIAKHIR JABATAN YANG BERSANGKUTAN?? INI PASTI ADA APA-APANYA.....

2.      KENAPA PENGGANTI  KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ADALAH RIZAL DJALIL???

3.      KENAPA HASAN BISRI SEBAGAI WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TIDAK SECARA OTOMATIS MENGGANTIKAN HADI PURNOMO??? MESKIPUN MELALUI MEKANISME PEMILIHAN INTERNAL

JAWAB:

JAUH SEBELUM HAL INI TERJADI SAYA PERNAH MENGATAKAN KEPADA TEMAN-TEMAN SATU TIM DALAM PEMERIKSAAN KETIKA KAMI TENGAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG BERIBUKOTA PEMERINTAHANNYA DI KALIANDA, BAHWA KEBIJAKAN HADI PURNOMO SEBAGAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN (DIRJEN PAJAK) UNTUK MEMBERIKAN PENGURANGAN ATAUPEMOTONGAN PAJAK SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN ALASAN BAHWA PENGURANGAN ATAU PEMOTONGAN PAJAK DIBERIKAN APABILA WAJIB PAJAK (WP) MASIH MEMILIKI NURANI UNTUK MELUNASI TUNGGAKAN PAAK HINGGA BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN SEDANGKAN PEMBERIAN PENGHAPUSAN ATAU PENGAMPUNAN PAJAK DIBERIKAN KEPADA WAJIB PAJAK (WP) JIKA MEMANG TERNYATA USAHANYA PAILIT ATAU BANGKRUT.

HADI PURNOMO BERALSAN DEMIKIAN KARENA BANYAKNYA KASUS TUNGGAKAN PAJAK YANG TERJADI SEHINGGA MENGURANGI PENDAPATAN NEGARA ATAU BERKURANGNYA KEMAMPUAN NEGARA UNTUK MEMBIAYAI OPERASIONAL PEMBANGUNAN. SELANJUTNYA HADI PURNOMO BERANGGAPAN JIKA KEBIJAKAN INI DITERAPKAN MAKA DIHARAPKAN KESADARAN PARA WAJIB PAJAK BISA MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA YANG PADA AKHIRNYA BISA MENUTUPI KEKURANGAN PEMBIAYAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KEDALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN).

TEORI TERSEBUT BOLEH SAJA DIJALANKAN OLEH HADI PURNOMO, NAMUN HASILNYA BELUM TENTU MAKSIMAL,KARENA TERJADINYA KASUS TUNGGAKAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK BUKAN SEMATA-MATA KESALAHAN SI WAJIB PAJAK MELAINKAN PETUGAS PAJAK YANG TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH MENJALANKAN KEWAJIBANNYA; BAHKAN BISA TERJADI KARENA KURANGNYA ATAU LEMAHNYA PENGAWASAN DARI PEJABAT DIBAGIAN PENETAPAN PAJAK DAN PEJABAT PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK. LEBIH SANGAT MUNGKIN KARENA DIRJEN PAJAK SENDIRI YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA MESTINYA. ADA SEBUAH PEPATAH DALAM BAHASA PERANCIS YANG PERNAH SAYA KETAHUI BAHWA :”TIDAK ADA MAKAN SIANG GRATIS” ATAU “NOT LUNCH FREE”YANG MENGANDUNG ARTI BAHWA KEBIJAKAN TERSEBUT SANGAT MENCOLOK BERTINDAK SANGAT DISKRIMINASI DALAM PELAYAN PERPAJAKAN. DISKRIMINASI KARENA DIBERLAKUKAN HANYA KEPADA PARA PENGUSAHA KELAS KAKAP ATAU PENGUSAHA BESAR YANG CENDERUNG SANGAT BESAR KEWAJIBAN PAJAKNYA. KATAKANLAH NILAINYA DIATAS SATU MILYAR RUPIAH. JIKA DIBERLAKUKAN SECARA MERATA JUSTERU SANGAT DISAMBUT HANGAT OLEH KALANGAN PENGUSAHA EKONOMI MENENGAH KEBAWAH, AKAN TETAPI JUSTERU HAL INI TIDAK TERJADI. MISALKAN BEGINI, ANDA SEBAGAI WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) YANG LEWAT SEHARI SAJA SUDAH DIKENAKAN “PENALTY” DAN BAGI ANDA PENUNGGAK TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PASTI JUGA DIKENAKAN “PENALTY”.

SELANJUTNYA JAWABAN ATAS 3 (TIGA) POINT PERTANYAAN DIATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1.      KENAPA PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA HADI PURNOMO DIAKHIR JABATAN YANG BERSANGKUTAN?? INI PASTI ADA APA-APANYA.....

1)      KEMUNGKINAN INI TERJADI KARENA SBY MASIH MERASA TERANCAM DENGAN KASUS BANK CENTURY DAN KASUS-KASUS BESAR LAINNYA;

2)      BISA JADI SEBAGAI ALAT PEMBUNGKAM TERHADAP PIHAK-PIHAK MANAPUN (TERMASUK LAWAN-LAWAN POLITIKNYA) YANG MASIH MENGUTAK-ATIK KASUS-KASUS BESAR KORUPSI YANG MELANDA LINGKUNGAN ISTANA;

3)      BISA JUGA SEBAGAI DEAL POLITIK ATAU BARTER KASUS;

4)      BISA JUGA SEBAGAI PESAN BAHWA DIRINYA (SBY) MASIH PUNYA “POWER” UNTUK MENEKAN PIHAK MANAPUN YANG MENGGANGGU DIRINYA

SEBAGAIMANA DIKETAHUI HADI PURNOMO BANYAK TAHU TENTANG SISI GELAP SBY MELALUI GATOT SEBAGAI ANAK BUAHNYA YANG MEMBONGKAR KASUS PENGGELAPAN DANA DI KORLANTAS MABES POLRI DAN INSTANSI YANG LAINNYA YANG DITANGANI OLEH GATOT DI UNIT KERJA AUDITAMA KEUANGAN NEGARA III YANG MENEMPATI LANTAI 6 PADA GEDUNG TOWER (GEDUNG BARU) YANG BERLANTAI 19.

2.      KENAPA PENGGANTI  KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ADALAH RIZAL DJALIL???

1)      KEMUNGKINAN “RIZAL DJALIL SEBAGAI ORANGNYA SBY”;

2)      KEMUNGKINAN RIZAL DJALIL MEMILIKI CHANNEL DENGAN ORANG-ORANG DPD - RI DAN DPR – RI;

3)      KEMUNGKINAN LAIN RIZAL DJALIL MEMANG SUDAH MENGINCAR KURSI EMPUK KETUA BPK – RI. NOTABENE RIZAL DJALIL ADALAH ORANG LUAR BPK – RI;

4)      KEMUNGKINAN LAIN RIZAL DJALIL MEMILIKI KEMAMPUAN FINANSIAL UNTUK “MENAKLUKKAN” ORANG-ORANG DPD – RI DAN DPR – RI.

3.      KENAPA HASAN BISRI SEBAGAI WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TIDAK SECARA OTOMATIS MENGGANTIKAN HADI PURNOMO??? MESKIPUN MELALUI MEKANISME PEMILIHAN INTERNAL

1)      KEMUNGKINAN HASAN BISRI MERASA “LEBIH NYAMAN” DENGAN MENJADI WAKIL KETUA BPK – RI;

2)      KEMUNGKINAN HASAN BISRI TIDAK PUNYA CHANNEL DENGAN ORANG-ORANG DPD – RI DAN DPR – RI;

3)      KEMUNGKINAN HASAN BISRI TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN FINANSIAL UNTUK “MENAKLUKKAN” ORANG-ORANG DPD – RI DAN DPR – RI;

4)      KEMUNGKINAN LAIN HASAN BISRI TIDAK DISUKAI OLEH SBY DAN JUGA HASAN BISRI BUKAN DARI KALANGAN PARTAI (BUKAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK) DAN HASAN BISRI ASLI “ORANG DALAM” BPK – RI.

CATATAN:

1.      KORUPSI YANG DILAKUKAN BAIK OLEH SBY DAN KELUARGANYA (IBAS SBY DAN ANI SBY) MAUPUN OLEH BOEDIONO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN NILAINYA ADALAH “SANGAT FANTASTIS” YAKNI RATUSAN TRILYUN RUPIAH....LUAR BASA BUKAN.

2.      INFORMASI YANG SANGAT AKURAT DIDAPAT DARI ORANG TERNAMA YANG PASTI SEMUA ORANG MENGENAL SOSOK PRIBADINYA SEPERTI APA

DEMIKIAN YANG BISA SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA BERMANFAAT

KOTA DEPOK, 4 MEI 2014 PUKUL 02:48 WIB

AL-FAQIR

IMAM SUPRIADI

AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Read More

PROGRAM PINTAR ATAU GOBLOG YA...!!!

INI ANALISA SAYA DARI SUDUT PANDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN):
1. MASA BAKTI PRESIDEN SBY-BOEDIONO BERAKHIR PADA 20 OKTOBER 2014
2. SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN DARI SBY KE JOKOWI-JK DI BULAN OKTOBER JUGA
3. PENGUMUMAN DAN PELANTIKAN "KABINET KERJA" PADA BULAN NOPEMBER 2014
4. KONSOLIDASI KABINET KERJA JOKOWI-JK BELUM BERJALAN
5. TERJADI DUALISME DITUBUH DPR RI

Read More